BARUGANEWS, MAKASSAR – Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), akan mengevaluasi 7.000 tenaga non-ASN yang disebut sebagai Laskar Pelangi. Pemerintah mengupayakan agar evaluasi keberadaan mereka tidak sampai kepada kebijakan pemangkasan meski ada efisiensi anggaran.
“Ttidak ada istilah pengurangan kalau saya, karena kita akan menyesuaikan saja. Karena biar bagaimana mereka staf kita semua, mereka juga mau hidup,” kata Sekda Makassar Irwan Adnan kepada detikSulsel, Jumat (21/2/2025).
Irwan mengatakan Laskar Pelangi selama ini masih diakomodir insentifnya lewat APBD. Dia mengaku kebijakan pemangkasan tidak bisa serta merta dilakukan.
\”Saya kira itu juga kita akan sampaikan dulu, kalau untuk pengurangan kita harus lebih bijak menanganinya. Apalagi mereka sampai saat ini masih bekerja dan honor untuk mereka di-cover APBD kita,” ucapnya.
Nasib Laskar Pelangi pun masih akan dibahas bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Namun dia memastikan tidak ada lagi penambahan tenaga non-ASN.
“Tergantung juga nanti kebijakannya pak wali, yang jelas memang sudah tidak memungkinkan merekrut atau penambahan baru, tidak ada lagi. Kan sudah ada aturannya semua,” tambah Irwan.
Irwan mengaku ada OPD yang jumlah Laskar Pelanginya terlalu besar sehingga butuh evaluasi. Namun dia tidak merinci OPD yang dimaksud.
“Ada beberapa tempat memang, kalau OPD besar tentu besar juga stafnya mereka. (OPD yang banyak Laskar Pelangi) Nanti kita cek dulu,” imbuhnya.
Pihaknya untuk sementara akan melakukan pengecekan. Rencananya, Laskar Pelangi yang tersebar di sejumlah OPD hanya akan diatur kembali penempatan kerjanya alias dilakukan proses rotasi.
“Tinggal kita atur penempatan mereka, biasanya ada memang Laskar pelangi gemuk di suatu tempat, di tempat lain kurang. Makanya akan kita sesuaikan yang ada,” pungkasnya. (*)
