BARUGANEWS, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengalokasikan anggaran pengadaan solar panel untuk sekolah (SD dan SMP) dalam APBD Perubahan 2024.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda mengatakan, 200 lebih sekolah di Makassar akan mendapatkan solar panel tahun ini.
Program ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Dinas PU akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait sekolah mana yang akan diprioritaskan.
Apalagi, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, utamanya terkait lokasi pemasangan panel surya ini.
“200 titik, lebih, tapi saya tidak tau pasnya, hanya yang masuk dari hasil survei itu 210 atau 220 SD-SMP,” ucap Andi Zulkifli Nanda ditemui di kediaman Danny Pomanto Kl Amirullah, Senin (29/7/2024).
“Karena solar panel ini punya tempat khusus yang teknis sehingga tidak semua bangunan sekolah bisa, harus di cek dulu sekolahnya apakah representatif dipasangkan solar panel atau tidak, titik sudah ada, teman-teman sudah survei,” sambungnya.
Adapun anggaran panel surya ini diestimasi membutuhkan Rp800 juta tiap sekolah.
Sehingga jika dikalkulasi, total kebutuhan anggaran untuk program ini mencapai Rp160 miliar lebih.
Ada tiga program besar yang diakomodir dalam APBD Perubahan.
Selain solar panel, Pemkot Makassar juga mengalokasikan anggaran akses jalan menuju stadion, serta pengadaan motor sampah listrik.
“Yang jelas kita sudah masukkan untuk dibahas ke DPR, itu tetap stadion, kemudian anggaran mengenai motor listrik sampah, kemudian Solar Panel di PU,” jelasnya.
Adapun estimasi kebutuhan anggaran untuk akses stadion sebesar Rp200 miliar, sementara motor sampah listrik Rp100 miliar lebih.
Alokasi anggaran tersebut dimaksimalkan dari hasil rasionalisasi yang dilakukan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah.
Program-program yang besar potensinya tidak berjalan akan dialihkan ke program diatas.
Misalnya program Makassar Cor City Arena (Macca) yang terintegrasi dengan sirkuit balap, serta program ducting sharing atau penanaman kabel bawah tanah.
“Sekitar Rp600 miliar (rasionalisasi) ini berdasar OPD-OPD yang kita lihat, kita sudah koordinasi dengan bagian PBJ terkait program yang kemungkinan tidak dilaksanakan, sehingga kita tarik (anggarannya),” ungkapnya.
“Misal, ducting sharing itu akan ditunda, jadi anggaran bisa dimasukkan. Kemudian, Macca. Total Rp400 memang di situ (ducting sharing dan macca),” sambungnya
Mantan Kepala Dinas PM PTSP Kota Makassar ini berharap agar pembahasan APBD Perubahan segera dilakukan.
Saat ini tahapannya dalam proses review inspektorat, selanjutnya akan disetor draftnya ke DPRD Kota Makassar untuk dilakukan pembahasan.
“Kalau itu on the track, insyaallah bulan 8 awal sudah bisa kita laksanakan perubahan, pembahasannya mudah-mudahan minggu depan, jadi awal bulan sudah bisa masuk dalam pembahasan perubahan,” harapnya. (*)
