BARUGANEWS, MAKASSAR – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) melalui Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Transmigrasi Tahun 2024 tanggal 5 Mei s.d 8 mei di Hotel Four Point Kota Makassar. Tema Rakor kali ini mengangkat tema “Penuntasan Sasaran Program RPJMN 2020-2024: Mewujudkan Kawasan Transmigrasi Mandiri dan Berdaya Saing”. Seremoni pembukaannya di gelar di Ballroom Hotel Four Point pada Hari Senin 6 Mei 2024, yang dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Para JPT Madya Kementerian Desa PDTT, Kepala Daerah, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Mitra Penerima Penghargaan, Kepala Dinas yang membidangi ketransmigrasian seluruh Indonesia serta tamu undangan lainnya.
Transmigrasi pertama kali diselenggarakan pada tahun 1905, setelah Indonesia merdeka, transmigrasi diselenggarakan kembali untuk pertama kali pada tahun 1950. Sejak itu hingga hari ini, program transmigrasi telah berjalan selama 73 tahun. Beberapa catatan penting yang ditorehkan oleh program transmigrasi selama perjalanannya antara lain adalah telah memindahkan, menata, dan menempatkan penduduk sebanyak ±2,2 juta kepala keluarga atau ±9,2 juta jiwa. Penataan persebaran penduduk sebanyak itu kemudian memprakarsai pembangunan di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi baik secara akses maupun secara sumber daya. Pembangunan wilayah yang terjadi karena program transmigrasi tersebut lantas berhasil mendorong terbentuknya daerah-daerah administrasi baru, yaitu 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota
Rapat koordinasi kali ini membawa sejumlah agenda penting, antara lain, mengonsolidasi kinerja lintas instansi dalam menuntaskan target RPJMN 2020-2024, Menginventarisir usulan program transmigrasi untuk tahun 2025, mempercepat fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi. Adapun isu lain yang diangkat dalam rakor kali ini adalah menggali peluang peluang pengembangan transmigrasi modern terkait alternatif pembiayaan perumahan dan pengembangan ekonomi perikanan. Rakor kali ini juga mengundang Narasumber lintas K/L antara lain Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Ditjen Penataan Agraria KemenATR/BPN, Ditjen Perumahan KemenPU-PR dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan akan dimoderatori oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sekretariat Kabinet. Lebih lanjut dalam Rakor juga akan diisi oleh pembahasan desk tematik tentang pertanahan, Transmigrasi Modern Transpolitan, model Transmigrasi Swakarsa Mandiri, dan pembahasan tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
Rekan Media yang berbahagia,
Menteri Desa PDTT dalam kesempatan ini akan memberikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi tingginya kepada para pihak, antara lain kepala daerah, rektor/akademisi, lembaga BUMN, tokoh masyarakat bahkan konten kreator atas kontribusi mereka dalam membantu mensukseskan program transmigrasi. Penghargaan tersebut dibagi kedalam beberapa kategori dan berjumlah sebanyak 18 penghargaan/piagam. Melalui apresiasi ini diharapkan kedepannya akan banyak pihak yang memberikan sumbangsih untuk kemajuan program transmigrasi. Program Transmigrasi merupakan program kolaborasi yang melibatkan banyak pihak sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
Rekan-rekan.
Kita juga patut bersyukur dengan turunnya Peraturan Pemerintah (PP) 19/2024 tentang peraturan pelaksanaan ketransmigrasian di akhir Bulan April 2024 lalu. Kata-kata kunci dari transformasi PP tersebut adalah model baru Transmigrasi Transpolitan, pengembangan berbasis Iptek dan sistem penyelenggaraan yang kolaboratif. Turunnya PP ini harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan-Peraturan Menteri turunannya agar upaya transformasi tidak hanya sebatas peraturan di atas kertas saja, namun program dan kegiatan konkrit yang dapat dilaksanakan. Model lahan usaha komunal, keterlibatan badan usaha dan peran serta masyarakat, pelatihan berbasis kompetensi, penanaman modal non-APBN merupakan poin-poin strategis yang penting untuk diatur lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaannya.
Untuk mengakhiri siaran pers ini, kami sampaikan bahwa kesuksesan pembangunan transmigrasi mengharuskan adanya kolaborasi yang sinergis antar berbagai pihak, atau kami sering menyebutkan kolaborasi pentahelix. Tanpa adanya dukungan media, keberhasilan dan strategi kebijakan transmigrasi tidak akan tersampaikan kepada masyarakat dengan jelas. Kami yakinkan, bahwa jajaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para transmigran sehingga kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera yang juga berdampak positif kepada daerah tujuan transmigrasi.(*)
