BARUGANews,MAKASSAR – Kecamatan Rappocini masuk salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota realisasi serapan anggaran kategori tinggi tahun 2022
Hingga pertengahan Desember tahun ini, dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp44,6 M, realisasi keuangan yang telah dibelanjakan sebesar Rp40,5 M atau 90,78 persen.
“Kategori tinggi itu berada diangka 77 – 100 persen, Kecamatan Rappocini realisasi keuangannya telah mencapai 90, 78 persen,” kata Camat Rappocini Syahruddin, S.Sos,M.Adm.Pemb, Kamis (15/12/2022).
Syahruddin menjelaskan adapun anggaran yang tersisa sebanyak
Rp4,1 M adalah anggaran untuk belanja pegawai.
“Dengan sisa waktu berapa hari ini sebelum tutup tahun serapan anggaram Rappocini akan masih bertambah. Adapun sisa anggaran yang tersisa hanya untuk belanja pegawai seperti honor RT RW, TPP Nopember Desember, gaji pegawai, honor Laskar Pelangi, BBM Persampahan, Belanja lain yang belum terealisasi, masih on proses,” jelas Syahruddin.
Selain Kecamatan Rappocini OPD lainnya yang serapan anggaran kategori tinggi yakni
Bagian Organisasi dengan pagu
anggaran: Rp2,1 M, Realisasi keuangan: Rp2 M (98,86 persen)
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Anggaran Rp24,3 realisasi keuangan Rp30,4 M (83,83 persen),sisa anggaran: Rp3,9 M, Bagian Umum
anggaran Rp126 realisasi keuangan Rp104,5 M (82,90 persen) sisa anggaran: Rp21,5 M, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
anggaran, Rp17,2 M realisasi keuangan Rp14,1 M (82,13 persen)
Sisa anggaran Rp3 M.
Kemudian Kecamatan Panakkukang
Anggaran: Rp49,6 M realisasi keuangan: Rp40,5 M (81,64 persen)
Sisa anggaran Rp9,1 M, dan Kecamatan Ujung Pandang anggaran Rp35 M, realisasi keuanganRp28 M (79,93 persen) sisa anggaran Rp7 M serta Dinas Pemadam Kebakaran
Anggaran: Rp48, realisasi keuangan Rp38,6 M (79,76 persen), sisa anggaran Rp9,8 M, terakhir
Satuan Polisi Pamong Praja
anggaran Rp36,3 M realisasi keuangan Rp28,5 M (78,45 persen)
Sisa anggaran 7,8 M.
Sementara itu sejumlah OPD Pemerintah Kota Makassar dalam catatan merah, yakni penilaian realisasi rendah berada diangka nol hingga 40 persen triwulan 4 tahun 2022.
Antara lain Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dari Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp636,6 miliar, realisasi keuangan baru sekitar Rp13,73 persen atau Rp87,4 miliar.
Masih tersisa Rp549,2 miliar yang belum terserap.
Kemudian Bagian Perekonomian hanya 29,64 persen, Bagian Kerjasama 31,38 persen.
OPD lain dengan penyerapan rendah adalah Dinas Lingkungan Hidup, serapannya baru mencapai 33,72 persen atau Rp93,924 miliar dari pagu Rp141,711 miliar dan Dinas Sosial. Dari pagu anggaran Rp28,1 miliar, realisasi keuangan baru sekitar Rp11,281 miliar. Masih tersisa Rp16,836 yang belum dibelanjakan.
Data tersebut dipaparkan lewat Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Belanja triwulan IV Tahun Anggaran 2022 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berlangsung di Lt 2 Kantor Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Selasa (13/12/2022).
Monev dihadiri seluruh OPD, camat dan kepala bagian lingkup Pemkot Makassar. Rapat dipimpin Asisten III Mario Said dan Kepala Bappeda Makassar, Helmy Budiman.
Helmy Budiman mengatakan, secara keseluruhan realiasi anggaran Pemkot Makassar baru diangka Rp2,7 triliun (58,31 persen) dari target Rp4,7 triliun.
Sementara realiasi fisik diangka 69,43 persen.
Sisa anggaran Pemkot Makassar yang belum dibelanjakan capai Rp1,96 triliun hingga 12 Desember.
Hanya saja, dari hasil pemaparan beberapa OPD, Helmy memprediksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2022 bisa capai Rp900 miliar lebih.
“Silpa kita prediksi di angka 800 M, tentunya dengan melihat kondisi saat ini, saya rasa mungkin bisa lebih dari apa yang kita prediksikan, bisa saja di kisaran 900an M,” ucapnya saat diwawancara.
Helmy berharap Silpa tidak menyentuh angka Rp1 triliun.
“Mudah-mudahan tidak menyentuh angka Rp1 triliun. Karena kalau uang juga terlalu lama di simpan oleh pemerintah tentunya dampak dari ekonomi itu, tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak ada perputaran uang,” sambungnya.
Helmy mengungkap, penyebab tingginya Silpa karena banyak mekanisme administrasi program yang belum terpenuhi.(*)
