Atur Protokol Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi, Pemkot Makassar akan Rilis Perwali Baru

Ketua Satgas Penegakan Disiplin Gugus Tugas COVID-19 Makassar, M Sabri.

BARUGANEWS,MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan segera menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) baru yang dinamai Perwali 51 dan 53. Di mana isinya akan mengatur protokol kesehatan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

Ketua Satgas Penegakan Disiplin Gugus Tugas COVID-19 Makassar, M Sabri mengatakan, pembuatan Perwali baru ini menindaklanjuti instruksi Presiden dan Kemendagri.

“Yang jelas dalam Perwali 51 hampir sama Perwali 36, ada perubahan sedikit tentang nomenklatur, tapi itu tidak terlalu jauh, yang menjadi inti kedua perwali ini keluar, instruksi presiden dan perintah dari Kemendagri turun kepada gubernur,” beber Sabri saat ditemui di Balai Kota Makassar, Rabu (2/9/2020).

Menurut Sabri, Perwali 51 dan 53 isinya tidak sama. Di satu sisi mengatur mengenai protokol kesehatan, di sisi lain mengatur baguaman pemulihan ekonomi bisa berjalan.

“Maka dibuatlah perwali 51 dan 53 yang di satu sisi protokol penegakkan disiplin kepada masyarakat dalam pandemi covid berjalan, di satu sisi pemulihan ekonomi tetap berjalan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sabri menuturkan, dalam Perwali 53 salah satu poin yang diatur didalamnya adalah penerapan protokol kesehatan di hotel. Termasuk gelaran pesta pernikahan dan jenis sanksi bila pengusaha hotel melanggar.

“Jadi perwali 53 masih menyangkut dengan tempat resepsi pernikahan atau hotel yang melaksanakan resepsi. Maka dibukalah hotel, tempat pertemuan tetapi diatur didalamnya, misalnya 30 orang atau lebih maka 1 orang dijadikan pengawas dalam hotel tersebut. Apabila ini dilanggar maka ada denda, 25 juta bagi hotel yang melanggar, atau ditutup,” tegasnya.

Sementara untuk Tempat Hiburan Malam (THM) masih belum termasuk usaha yang bisa beroperasi. Pemkot butuh waktu dan kajian lebih dalam lagi mengenai protokol kesehatan di THM.

“Untuk THM belum diatur di dalam ini (Perwali), akan pelan-pelan melihat situasi dan kondisi di Kota Makassar. Maka THM untuk sementara sampai saat ini belum diatur dalam Perwali ini, masih menyangkut resepsi pernikahan, pertemuan dan sebagainya di hotel dan tempat-tempat yang ditentukan,” jelas Sabri.

Kendati demikian, Perwali 51 dan 53 belum diterapkan oleh Pemkot. Hingga sejauh ini, Perwali 36 masih menjadi payung hukum dalam penanganan Covid 19 di Makassar.

“Itu jika sudah efektif berjalan perwali 51 dan 53, maka kami akan sampaikan dalam konferensi pers bagaimana Perwali ini diterapkan secara efektif di Makassar ,” pungkas asisten I Pemkot Makassar itu. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here