Debat Kandidat Pilwalkot Makassar Dipastikan Oleh KPU Tetap Terlaksana

KPU Makassar saat memperkenalkan Influencer Tumming-Abu menjadi brand ambassador

BARUGANEWS,MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar memastikan program debat Publik yang sebelumnya direncanakan akan dihilangkan pada pelaksanaan Pilwalkot 2020 akan tetap terlaksana.

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM, Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari saat melakukan konferensi pers di Four Point by Sheraton, Sabtu (15/8/2020).

Endang Sari mengatakan, setelah NPHD kedua dengan addendum tersebut, itu menunjukkan komitmen dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait pelaksanaan Pilwalkot 9 Desember 2020.

“Yang kami usulkan (anggaran) itu, dipenuhi semua dan ini juga sekaligus konfirmasi ke teman-teman semua bahwa debat publik yang rencananya akan dihilangkan itu tidak jadi dihilangkan,” kata Endang sari.

Sehingga Endang Sari pun berterima kasih kepada semua pihak khususnya kepada media yang telah memberikan support terkait pelaksanaan Pilwalkot Makassar 9 Desember 2020 mendatang.

“Jadi terima kasih untuk dukungan teman-teman pers yang sudah sama-sama mengawal demokrasi ini dan memastikan bahwa hak publik terkait dengan penyampaian gagasan dari setiap kandidat tidak hilang (Coret).

Tak hanya debat publik, Alat Peraga Kampanye (APK) yang sebelumnya akan dicoret dari anggaran KPU Makassar juga tidak jadi dihilangkan.

“Begitu Pula Alat Peraga Kampanye (APK) tidak jadi dikurangi dan semua yang kami usulkan, di usulan terakhir tidak ada yang dicoret. Tidak jadi dikurangi dan semua yang kami usulkan, di usulan terakhir tidak ada yang dicoret,” ungkapnya.

Dengan demikian semua Program KPU Makassar tetap berjalan dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Lanjut Endang, Anggaran Rp6,2 M yang memang diusulkan terakhir itu adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk penyesuaian honor penyelenggara ad hoc untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) nantinya.

“Jadi itu sesuai standar honorarium yang dikeluarkan oleh menteri keuangan dan sebelumnya memang tidak sesuai karena surat itu belakangan muncul. Makanya Rp6,2 M itu adalah untuk honorarium penyesuaian untuk penyelenggara ad hoc kami,” tuturnya.

Pelaksanaan Addendum NPHD merujuk pada perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dikabarkan akan memangkas anggaran pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2020 yang dialokasikan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

Adapun item anggaran yang disebut bakal dipangkas, di antaranya biaya debat publik serta anggaran Alat Peraga Kampanye (APK). Sekadar diketahui, kegiatan Debat Publik dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan total anggaran sebanyak Rp600 juta atau dengan kata lain Rp200 juta sekali debat. Belakangan, pemangkasan anggaran tersebut batal dilakukan sehingga seluruh usulan anggaran KPU Makassar bisa terpenuhi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here