Penerapan Kebijakan Masuk Makassar Wajib Punya Surat Bebas Covid-19 Diundur Lagi, Berlaku Senin 13 Juli 2020

Petugas Memeriksa Kelengkapan Surat Keterangan Bebas Covid Warga

BARUGANEWS,MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali mengulur penerapan Perwali 36 tentang percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar.

Informasi yang diterima Satpol PP Makassar dari Tim Gugus Tugas Makassar, pelaksanaan Perwali 36 ini dijadwalkan diterapkan pada Senin 13 Juli 2020.

Sebelumnya, Pemkot Makassar telah menjadwalkan 9 Juli, dan 11 Juli 2020.

Menurut Kasatpol PP Makassar, Iman Hud mengatakan, pelaksanaan penerapan Perwali 36 ini membutuhkan persiapan matang, sehingga pihak Pemkot Makassar melakukan konsolidasi terlebih dulu dengan forkopimda (TNI-Polri) di Kota Makassar.

“Saya kira sudah jelas, untuk menerapkan aturan dan menegakkannya, itu harus dengan persiapan matang. Sehingga pelaksanaan di lapangan tidak tumpang tindih,” kata Iman.

Penerapan Perwali ini lanjut dia bukan hanya dilakukan oleh Satpol PP saja, melainkan dilakukan secara terpadu.

“Jadi banyak yang terlibat. Kalau Satpol PP saya pastikan siap. Tapi ini kan lagi-lagi digelar terpadu sehingga harus satu tim,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan PJ Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.

“Kita undur dan menjadi hari Minggu uji coba Senin diterapkan,” kata Rudy.

Ia berharap, masyarakat tidak panik dengan adanya penerapan Perwali itu bernomor 36 tahun 2020.

Mengingat tujuan aturan mempersempit gerakan masyarakat ini untuk memperkecil penyebaran Covid-19 khususnya Kota Makassar sebagai episentrum covid di Sulsel.

Meski demikian, pihaknya tetap menyadari pentingnya perekonmoian harus berjalan.

“Kita tidak ingin juga membatasi para pekerja masuk ke Makassar, karena roda perekonomian pasti terganggu. Karena rodak ekonomi Makassar penggeraknya para pekerja. Sehingga kita kecualikan. Seperti ASN, Polri, TNI, pegawai-pegawai swasta, pedagang-pedagang, buruh-buruh pekerja, pedagang-pedangan sayur,” jelasnya.

Ia menambahkan, orang-orang yang masuk dalam pengecualian tersebut hanya memperlihatkan identitas dan surat tugas keterangan kerja di Makassar agar bisa masuk ke Kota Makassar.

“Pokoknya semua yang sifatnya memiliki peran menggerakan ekonomi Makassar itu kita kecualikan,” tegasnya.

Meski demikian, Pemerintah Kota Makassar tetap mengawasi para pekerja yang bebas masuk keluar Makassar. Dengan menyiapkan peralatan rapid test di posko pembatasan.

“Kalau petugas melihat ada gejala-gejala atau suhu tubuhnya tinggi, kita rapid. Artinya kita tetap meminimalisir potensi,” Rudy menambahkan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here