Terkait Penerapan Sanksi, PJ Yusran: Warga Makassar Masih Keras Kepala Dalam Menaati Aturan

Pj Walikota Makassar, Yusran Jusuf, saat mendengarkan pemaparan IKA Unhas terkait penanganan penyebaran Covid-19

BARUGANEWS,MAKASSAR – Penerapan sanksi bagi warga yang melanggar Protokol Kesehatan kembali ditegaskan oleh Pemerintahan Kota Makassar. Namun penerapan tersebut dianggap kurang efektif sebab dianggap terlalu menekan warga.

Hal ini disampaikan oleh Prof Sakkafati, selaku Juru Bicara  Gugus Tugas Ikatan Alumni (IKA) Unhas. Ia mengatakan bahwa sebaiknya Pemkot Makassar melakukan pendekatan persuasif.

“Sebaiknya pendekatan persuasif ditingkatkan, jika menolak rapid test bisa dipidana, maka pendekatannya bagaimana bisa tidak menolak rapid test,” papar Sakkafati di Posko Gugus Tugas Covid-19, Jalan Nikel Raya, Sabtu (20/6/2020).

Maka itu, Sakkafati menilai perlu adanya tim komunikasi Pemkot Makassar yang dianggap bisa melakukan pendekatan persuasif tersebut. Pasalnya, aturan terkait protokol kesehatan bisa saja dianggap inkonsisten selama ini.

“Penyikapan aturan sekiranya bisa konsisten, sebab aturan itu harusnya menenangkan, bukan menyenangkan. Tim komunikasi diperlukan untuk mempertanggung jawabkan perspektif,” sambungnya.

Hal ini juga menjadi perhatian Prof Najib, seorang senior Epidemiologi FKM Unhas. Ia mengatakan bahwa Pemkot Makassar harusnya tak menggunakan pendekatan sanksi.

“Sebaiknya melakukan pendekatan persuasif dan komunikatif, bukan sanksi. Sosialisasi dan edukasi masih sangat lemah,” tutur Najib.

Kendati pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terus dilakukan pemkot, Najib menilai bahwa indikator tidak menunjukkan perbaikan. “Tidak ada media komunikasi yang bertimbal balik pada masyarakat. Harusnya dua arah. Sedangkan indikator penurunan belum menunjukkan perbaikan,” ucap Najib.

Merespon masukan tersebut, Pj Walikota Makassar, Yusran Jusuf, menilai bahwa pihaknya harus menempuh penerapan sanksi sebab fungsi edukasi sudah dilakukan secara maksimal.

“Terkait sanksi, edukasi sudah luar biasa dilakukan. Tiga bulan kita edukasi di sentra penyebaran, saya kira sudah cukup,” keluh Yusran.

Bahkan Yusran mengakui, karakter keras kepala warga Kota Makassar yang masih banyak melakukan pelanggaran menjadikan pihaknya harus mengambil langkah tegas.

“Kalau dibilang memang orang Makassar itu keras kepala, bambalaki (nakal), jadi kita harus lakukan langkah tegas,” pungkas Yusran. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here