Parkiran Balai Kota Makassar Mulai Ditertibkan, Pj Keluarkan Surat Edaran

BARUGANEWS, MAKASSAR – Baru saja dilantik dan menjabat. Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Yusran Yusuf mulai membenahi area parkiran kantor balai kota Makassar, Jalan Ahmad Yani.

Senin (25/05/2020), Prof Yusran mengeluarkan surat edaran wali kota tentang sosialisasi, pengawasan dan penindakan pengaturan area parkir balai kota.

Melalui surat itu, nantinya, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintahan yang berkantor di balai kota tidak lagi diperkenankan memarkir kendaraannya di balai kota.

Sesuai ketentuannya, baik kendaraan roda dua mau pun roda empat, harus diparkir diarea yang disiapkan. Yakni di Karebosi Link dan kawasan kuliner Kanrerong Karebosi.

“Hal Ini kita lakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, kenyamanan, dan memberikan citra estetika yang menarik, tertib dan teratur terkait perparkiran di balai kota Makassar. Hal tersebut sesuai hasil kajian analisa parkir berupa site plan parkir,” kata Prof Yusran, belum lama ini.

Meski begitu, larangan parkir tidak berlaku untuk pejabat setingkat kepala bagian atau pun kepala dinas. Area parkiran balai kota juga diperuntukkan bagi kendaraan dinas wali kota, wakil wali kota serta Sekretaris Kota (sekkot) Makassar.

Olehnya, bahu jalan Slamet Riyadi terbebas dari kendaraan parkir. Sedangkan, untuk jalan Balai Kota hanya diperkenankan bagi kendaraan roda empat. Itu pun hanya satu jalur saja.

Setidaknya, ada tiga point besar yang di atur pada surat edaran bernomor, 550/194/S.Edar/Dishub V/2020 per tanggal 22 Mei 2020 itu. Mulai dari tahap sosialisasi, tahap pengawasan, dan tahap penindakan.

Tahap sosialisasi dan simulasi akan dilaksanakan pada 27 Mei sampai 1 Juni 2020. Sedangkan tanggal 2 Juni sudah mulai dilakukan penindakan berupa pengembokan kendaraan dinas melanggar. Jika masih tetap terparkir di area yang dilarang atau tidak sesuai site plan area parkir yang telah ditentukan.

“Site Plan parkir ini tidak berlaku sementara hanya jika ada kegiatan besar yang melibatkan seluruh pejabat pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan masyarakat umum,” terang Prof Yusran.

Ada pun camat dan pejabat yang berkantor di luar balai kota akan disiapkan area parkir tersendiri. Sedangkan pejabat yang diperbolehkan parkir di dalam balai kota akan diberi kartu parkir (sticker). Sementara, setiap tamu hanya diperbolehkan menurunkan penumpang di balaikota. Selanjutnya kendaraan akan diarahkan ke Karebosi Link atau Kanrerong.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here