Pemukulan, Penjara, hingga Upah Minim, Hidup Jurnalis tak Kunjung Membaik.

BARUGANEWS,MAKASSAR – Saat demo mahasiswa menolak pengesahan RUU KUHP di Makassar pada 24-30 September 2019, tiga jurnalis menjadi korban pemukulan aparat kepolisian. Ketiga jurnalis itu, yakni Darwin Fathir dari media Antara, Saipul media online inikata, dan Ishak Pasubuhan dari makassartoday.

Darwin dipukul hingga babak belur oleh polisi dan mesti dilarikan ke rumah sakit. Saat itu, Darwin sedang merekam pemukulan polisi terhadap para demostran tak jauh dari Gedung DPRD Sulsel, polisi tak terima direkam memukul mahasiswa, sehingga Darwin pun menjadi bulan-bulanan pengeroyokan oleh aparat.

Ia ditarik, ditendang dan dihantam menggunakan pentungan di tengah-tengah kerumunan polisi. Sejumlah rekan jurnalis yang saat itu berusaha melerai tindakan kepolisian terhadap Darwin sama sekali tak diindahkan. Polisi tetap menyeret dan memukul Darwin. Atas insiden pemukulan itu, ia mengalami luka di kepada dan bibir.

Sedangkan Saiful, ia dipukul dengan pentungan di kepala dibagian wajahnya oleh polisi. Pemukulan itu dipicu polisi yang tak terima saat Saiful memotret polisi yang memukul para demonstran. Sementara Ishak, ia dihantam menggunakan benda tumpul oleh polisi juga dibagian kepala.

Saat liputan, ketiga jurnalis yang mengalami kekerasan aparat tersebut semuanya lengkap dengan identitas mereka sebagai jurnalis. Sesaat sebelum pemukulan pun, mereka memperlihatkan identitas mereka kepada polisi. Namun, pentungan dan sepatu laras tetap saja melayang ke tubuh mereka.

Berbagai kecaman dari sesama rekan jurnalis dilayangkan. Sekitar sebulan lamanya, dua polisi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pemukulan tersebut.

Di tahun-tahun sebelumnya, kekerasan terhadap jurnalis juga mewarnai kisah para kuli tinta tersebut. Dalam laporan Aliansi Jurnalis Indepentin (AJI), untuk tahun 2019-2020 saja, terdapat 20 kasus kekerasan fisik serta 6 kasus ancaman kekerasan yang dialami jurnalis di seluruh Indonesia. Angka itu terus bertambah tiap tahunnya.

Hanya seminggu lalu, Muhammad Asrul jurnalis dari kabar.news asal Palopo ditahan di Mapolda Sulsel sejak 30 Januari 2020. Asrul dilaporkan Farid Kasim Judas, anak Wali Kota Palopo sekaligus pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo terkait pemberitaan yang menyebut namanya.

Asrul dilaporkan pada polisi dengan pasal 28 UU ITE karena pemberitaan terkait dugaan kasus korupsi di Palopo. Ada tiga berita yang dilaporkan Farid, yakni ‘Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M”, tertanggal 10 Mei 2019.

Kemudian, “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas” tertanggal 24 Mei 2019. Lalu “Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas? tertanggal 25 Mei 2019.

Dewan Pers menilai, tindakan anak Wali Kota Palopo tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap profesi jurnalis. Hal itu bertentangan dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers dengan Kapolri.

Dalam MoU itu menyebutkan, media maupun jurnalis tak bisa dikriminalisasi terkait produk jurnalistik. Jika pun ada yang merasa keberatan, semestinya dilaporkan ke Dewan Pers.

Selain kekerasan fisik dan ancaman dipidanakan, jurnalis juga mesti berjuang terkait kesejahteraan mereka sendiri. Seperti yang dialami HR, jurnalis di salah satu media online di Makassar, ia mengeluhkan upah minim yang diterima.

Katanya, saat ini ia menerima upah Rp1,5 juta per bulan. Jumlah itu menurutnya masih jauh dari kata cukup. Terlebih, nominal upah itu baru didapati setelah memasuki bulan ke sembilan bekerja. Sebelumnya, upah diterima lebih sedikit lagi.

HR bercerita, di bulan pertama ia hanya mendapat upah Rp250 ribu. Sedikitnya upah yang diterima itu, akunya, hingga membuat ia menangis. Pada bulan-bulan selanjutnya, upah yang diterima berangsur naik sedikit demi sedikit, mulai Rp500 ribu dan seterusnya.

“Berat tanggungan, baru gaji segitu, aduhh, sebenarnya tidak cukup tapi dicukupkan,” katanya saat dihubungi, Sabtu (8/2/2020).

Minimnya upah itu juga tak dibarengi dengan perlindungan kesehatan maupun ketenagakerjaan yang semestinya disediakan kantor. Ia mesti membayar sendiri BPJS Kesehatan miliknya.

Ditambah, dari kantornya tidak menyediakan uang operasional. Sehingga, ia mesti memenuhi sendiri kebutuhan lapangan, seperti bensin, kartu kouta, dan makan. Biaya operasional itu bakal bertambah jika lokasi peliputan yang di datangi juga semakin banyak.

Selain itu, waktu jam kerja juga tak menentu. Pernah ia meliput mulai dari pukul 09.00 pagi hingga 23.00 malam. Tapi ia tak terlalu mempersoalkan waktu kerja tersebut, katanya, sudah menjadi resiko bagi jurnalis dengan waktu kerja yang tidak tetap.

“Tetap semangat saja, tetap berpikir baik semoga apa yang dikerjakan meski tidak sebanding secara materi semoga informasi yang kita suguhkan bisa bermanfaat bagi orang banyak,” salah satu alasan HR tetap bertahan.

Senada, EF, jurnalis yang bekerja di salah satu media online Makassar juga mengeluhkan minimnya upah yang diterima. Katanya, kebijakan redaksi memintanya mengirimkan tujuh berita per harinya. Dengan intensitas jumlah berita itu, EF menerima upah Rp1,05 juta per bulan.

“Saya merasa ganjal, saya merasa tidak seimbang. Memang, kadang saya tidak mengirim tujuh berita dalam sehari, tapi saya tidak pernah mengirim di bawah lima berita satu hari,” keluhnya saat dihubungi, Sabtu (8/2/2020).

Sama dengan HR, EF pun tak mendapat perlindungan kesehatan maupun ketenagakerjaan dari kantornya bekerja.

Upah yang diterima itu jauh dari Upah Minimum Kota (UMK) Makassar. Untuk tahun 2020, UMK Makassar ditetapkan sebesar Rp3,1 juta, hampir dua kali lipat dari upah yang diterima HR dan EF.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here